Pendahuluan

Reformasi di Indonesia sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu korupsi dan kriminalisasi aktivis telah menjadi perhatian utama masyarakat. Kondisi ini memicu demonstrasi besar-besaran, serta penangkapan sejumlah aktivis yang dianggap sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat. Di tengah dinamika ini, isu pemotongan anggaran pendidikan juga mulai menarik perhatian publik.

Demonstrasi yang Menggema

Demonstrasi di Indonesia tidak hanya sekadar unjuk rasa, tetapi juga menjadi wadah bagi kelompok-kelompok yang ingin menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu contoh adalah aksi yang dilakukan oleh aktivis dari Social Movement Institute (SMI), seperti Muhammad Fakhrurrozi atau dikenal dengan nama Paul. Aksi ini terjadi pada akhir Agustus 2025 dan menjadi dasar penangkapan Paul oleh aparat kepolisian.

Kegiatan ini dilakukan bersama organisasi seperti KontraS, yang rutin menggelar aksi Kamisan. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM melalui berbagai cara, termasuk diskusi dan unjuk rasa. Namun, tindakan pemerintah justru menimbulkan kontroversi, terutama ketika aktivis-aktivis tersebut ditangkap dan dijerat dengan pasal-pasal hukum yang dinilai tidak proporsional.

Penangkapan Aktivis: Kriminalisasi atau Represi?

Penangkapan Muhammad Fakhrurrozi oleh Polda Jawa Timur menunjukkan bahwa tindakan pemerintah terhadap aktivis tidak selalu didasarkan pada prosedur hukum yang jelas. Menurut Direktur YLBHI-LBH Surabaya, Habibus Shalihin, Paul ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan kasus penangkapan sejumlah aktivis yang ada di Kediri. Ia dijerat empat pasal termasuk penghasutan.

Habibus menilai bahwa penangkapan ini sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan prinsip HAM Internasional. Ia mendesak Komnas-HAM dan Ombudsman-RI untuk melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur.

Selain itu, pihak YLBHI-LBH Surabaya masih menunggu surat resmi penyitaan barang pribadi milik Paul, seperti buku dan perangkat elektronik yang disita kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum belum sepenuhnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran DPR dan Isu Korupsi

Isu korupsi di lingkungan DPR juga menjadi topik yang hangat dibicarakan. Berdasarkan data Anti-Corruption Clearing House (ACCH) di bawah KPK, sebanyak 229 kasus korupsi dilakukan oleh DPR dan DPRD dalam periode 15 tahun. Sementara itu, pihak swasta tercatat melakukan 214 kasus.

Koordinator ICW, Adnan Topan, menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang baru membuat legislatif memiliki kewenangan baru yang bisa dimanfaatkan secara negatif. Politik uang dan nepotisme menjadi faktor utama dalam peningkatan korupsi. Revisi UU Tipikor juga diperlukan agar dapat menjangkau tindakan korupsi antarpihak swasta.

Pemotongan Anggaran Pendidikan

Di tengah isu korupsi dan penangkapan aktivis, isu pemotongan anggaran pendidikan juga mulai menarik perhatian publik. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa, namun anggaran yang dialokasikan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata.

Para aktivis dan organisasi seperti SMI sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dalam alokasi anggaran. Mereka menilai bahwa pemotongan anggaran pendidikan akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan dan kesempatan belajar generasi muda.

Kesimpulan

Reformasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi korupsi, penangkapan aktivis, maupun alokasi anggaran. Demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis seperti Muhammad Fakhrurrozi menunjukkan bahwa masyarakat masih aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Namun, tindakan pemerintah yang dianggap sewenang-wenang memicu kekhawatiran tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua tindakan diambil dengan pertimbangan hukum dan HAM yang benar. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk anggaran pendidikan, harus ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari reformasi yang diharapkan.