Di era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi ruang publik baru di mana berbagai bentuk ekspresi politik berkembang pesat. Salah satu bentuk ekspresi yang menonjol adalah meme, yakni gabungan gambar dan teks yang menyampaikan pesan secara singkat namun bermakna. Di Indonesia, meme politik sering muncul dalam momentum penting seperti pemilu, debat publik, atau kebijakan kontroversial. Meme dapat digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap tokoh atau kebijakan, namun di saat yang sama dapat juga menjadi alat penyebaran ujaran kebencian yang merusak tatanan demokratis.

Peran Meme dalam Kritik Sosial dan Politik

Meme sebagai produk budaya digital merupakan ekspresi visual yang padat makna dan dapat menyebar dengan cepat di media sosial. Dalam konteks politik, meme kerap dimanfaatkan untuk menyampaikan sikap, kritik, atau sindiran terhadap tokoh dan kebijakan secara visual dan simbolik. Salah satu contoh relevan adalah kasus meme AI buatan mahasiswi ITB tahun 2025, yang menampilkan tokoh politik nasional Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Meme tersebut menimbulkan kontroversi karena ditafsirkan secara berbeda oleh publik, sebagian menilainya sebagai bentuk kritik kreatif terhadap kepemimpinan, sementara yang lain mengecamnya sebagai bentuk pelecehan atau ujaran kebencian.

Perbedaan antara Kritik dan Ujaran Kebencian

Dalam konteks kebebasan berekspresi di era digital, perbedaan antara kritik dan ujaran kebencian (hate speech) menjadi semakin sulit dikenali. Keduanya sering muncul bersamaan di ruang publik digital, termasuk melalui bentuk-bentuk visual seperti meme. Padahal, kritik dan ujaran kebencian memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dalam tujuan, bentuk penyampaian, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Kritik sejatinya merupakan bagian penting dalam demokrasi yang sehat. Kritik disampaikan dengan maksud memperbaiki kebijakan, keputusan, atau perilaku tokoh publik, tanpa menyerang aspek pribadi seperti identitas ras, suku, agama, atau gender.

Analisis Meme sebagai Bentuk Kritik atau Ujaran Kebencian

Menilai apakah sebuah meme merupakan bentuk kritik atau ujaran kebencian memerlukan analisis konteks pembuatannya, isi pesan yang disampaikan, dan bagaimana audiens menafsirkan pesan tersebut. Jika meme tersebut menyasar tindakan atau kebijakan, misalnya mengkritik keputusan politik, gaya komunikasi, atau respons pemerintah terhadap suatu isu, maka ia cenderung masuk kategori kritik. Terlebih jika penyampaiannya dilakukan dengan bahasa satir yang tidak menghina secara personal. Namun, jika meme menampilkan representasi yang melecehkan, misalnya menggunakan bahasa kasar, memelesetkan wajah secara ofensif, atau mengaitkan tokoh dengan simbol-simbol yang mengandung kebencian berbasis ras atau agama, maka dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Meme sebagai Alat untuk Menyuarakan Keresahan Rakyat

Aksi protes terhadap kebijakan pemerintah sering kali beriringan dengan penggunaan tagar di media sosial. Contohnya, tagar #IndonesiaGelap menjadi trending di media sosial X pada 17 Februari 2025, dengan ribuan unggahan yang membahas aksi protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu ini kemudian ramai direspons netizen sebagai cerminan keresahan masyarakat atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serta berbagai koalisi masyarakat sipil menjadi pemicu utama naiknya tagar ini.

Penggunaan Tagar untuk Menunjukkan Ketidakpuasan

Tagar seperti #AdiliJokowi, #KaburAjaDulu, dan #PeringatanDarurat juga menjadi alat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. #AdiliJokowi menyeruak di X pada Rabu, 12 Februari 2025, digunakan warganet untuk mendesak aparat agar menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, #KaburAjaDulu awalnya digunakan sebagai ruang diskusi untuk berbagi informasi mengenai penawaran beasiswa, peluang kerja di luar negeri, hingga kiat adaptasi di negara tujuan, tetapi akhirnya bergeser menjadi wadah ekspresi kekecewaan terhadap permasalahan di Indonesia.

Meme sebagai Bentuk Kritik yang Kreatif

Meme politik seperti dalam kasus Prabowo–Jokowi dapat menjadi bentuk kritik sah apabila menyasar isu atau kebijakan dengan pendekatan visual yang kreatif namun tetap menghormati etika publik. Sebaliknya, jika dilakukan dengan maksud merendahkan martabat, menyebar kebencian berbasis identitas, atau memperkuat stereotip negatif, maka meme tersebut patut digolongkan sebagai ujaran kebencian. Ruang digital seharusnya menjadi tempat berdialog dan berdebat secara sehat, bukan arena untuk melanggengkan polarisasi atau kebencian melalui humor yang berselimut kekerasan simbolik.

Kesimpulan

Meme Protes dan Satire Ekonomi telah menjadi tren terkini dalam kritik sosial dan politik. Dengan kemampuannya untuk menyampaikan pesan secara singkat dan visual, meme menjadi alat efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, penting untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dan ujaran kebencian yang merusak. Melalui literasi digital dan kesadaran akan etika komunikasi, masyarakat dapat memanfaatkan meme sebagai sarana kritik yang sehat dan berkontribusi positif dalam demokrasi.